SUNGAIPENUH - Terbukti bersalah atas kasus korupsi di Dinas Perkim Kota Sungaipenuh anggaran 2017, 2018 dan 2019, dengan kerugian negara mencapai Rp 3 Miliar, mantan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Sungaipenuh, Nasrun ST MT, divonis 7 tahun penjara. Sementara eks bendahara Disperkim, Lusi Aprianti SE, juga merupakan istri Ketua DPD PAN Sungai Penuh dijatuhi hukuman 2,6 tahun penjara.
Selain hukuman penjara, kedua terdakwa juga dikenakan denda dan mengembalikan uang pengganti kerugian negara. Putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan JPU pada sidang sebelumnya, Nasrun dituntut 8 tahun penjara dan uang pengganti Rp 1,7 Miliar, sedangkan Lusi dituntut 5 tahun penjara, dan uang pengganti Rp 1,3 Miliar. Sedangkan denda keduanya dituntut Rp 200 juta.
Hukuman tersebut dibacakan dalam vonis Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Jambi, Kamis (10/6) hari ini yang digelar secara virtual pukul 13.45 Wib.
Kepala Kejaksaan Sungaipenuh, melalui Kasi Intel Kejari, Sumarsono SH MH, kepada Awak Media mengatakan, dalam amar putusan majelis hakim, kedua terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberentasan Tindak Pidana Korupsi.
”Terdakwa Nasrun divonis 7 tahun penjara, dan denda Rp 100 juta dengan subsider 4 bulan penjara. Selain itu ditambah membayar uang pengganti sebesar Rp 1,7 Miliar dalam waktu satu bulan setelah putusan tetap. Jika terdakwa tidak membayar, maka harta benda akan disita, dan jika tidak mencukupi maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun,” ungkapnya.
Lebih jauh lagi Sumarsono menjelaskan sementara untuk terdakwa Lusi Afrianti SE, divonis 2,6 tahun penjara, dan denda sebesar Rp 50 juta, dengan subsider 3 bulan kurungan. Serta pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp 417.673.118,- dan dikurangi dengan uang yang telah dititipkan terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp 180 juta. Dengan demikian terdakwa dikenakan membayar uang pengganti sebesar Rp. 237.673.118,-.
“kita memberikan waktu tenggang terhadap terdakwa selama satu bulan untuk mengganti kerugian negara setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jika terdakwa tidak memiliki uang maka harta bendanya akan disita, dan apabila tidak memiliki harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 8 bulan,” terangnya.
Sementara itu, Penasehat hukum terdakwa, Kurniadi Aris SH MH,mengatakan, pihaknnya akan berkoordinasi dengan terdakwa terlebih dahulu atas putusan majelis hakim tersebut.
“Kita masih pikir-pikir dan akan berkoordinasi dengan terdakwa terlebih dahulu, apakah akan menerima putusan majelis hakim atau ingin mengajukan banding.” ucapnya.
Sebelumnnya, Nasrun dan Lusi dijerat atas kasus korupsi di Dinas Perkim Sungaipenuh, untuk anggaran tahun 2017, 2018 dan 2019. Modusnya beragam, mulai SPJ fiktif hingga mark up sejumlah item belanja. Kerugian negara atas perbuatan kedua tersangka mencapai Rp 3 Milliar.(adi)