JAMBI-Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menggelar pertemuan yang dipimpin Sekda Provinsi Jambi pada Selasa (29/06) kemarin dalam rangka mencari masukan terhadap persoalan PPDB Online yang bermasalah setiap tahunnya. Selain itu juga ditandatangai Komitmen Bersama dalam rangka mendukung penyelanggaraan PPDB Online objektif.
Hadir dalam kegiatan tersebut dan ikut menandatangani Komitmen Bersama tersebut Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Rocky Candra, Sekda Provinsi Jambi H. Sudirman, SH, MH, Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Bukri, SP, Kepala LPMP Jambi, Ombudsman Jambi, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Polda Jambi, Korem 042/Gapu, Kajati, Denpom, Inspektorat, Dinsos Dukcapil dan Biro Hukum serta pihak PT. Telkom.
Sekda Provinsi Jambi, H. Sudirman, SH, MH mengatakan bahwa persoalan PPDB Online terjadi setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan tidak sesuainya antara daya tampung dengan jumlah lulusan SMP di Kota Jambi.
“Masalah ini muncul karena daya tamping kita terbatas. Makanya melalui pertemuan ini kita harapkan ada masukan-masukan terkait masalah ini. Salah satu hasilnya adanya penandatangan komitmen bersama ini dan membuat tim terpadu pengawasan PPDB online,” ujar Sekda kemarin.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Rocky Candra mengatakan, persoalan PPDB ini memang terjadi karena daya tampung hanya 60 persen dari lulusan SMP di Kota Jambi. Untuk itu dirinya berharap penyelesaian secepatnya dan PPDB harus lebih transparan danobjektif.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Bukri, SP mengatakan bahwa pihaknya berusaha agar PPDB Online tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi pihaknya sudah melaksanakan zoom metting bersama KPK terkait pelaksanaan PPDB bebas pungutan dan lebih transparan.
“Dengan begitu kita harapkan tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan terkait PPDB online tahun ini dan bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Permasalahan PPDB ini terjadi hanya di Kota Jambi, sedangkan daerah lain masih cukup kuotanya,” ujar Bukri kemarin.
Apalagi dikatakan Bukti tidak seimbangnya daya tampung dengan siswa yang tamat SMP sederajat. Selain itu besarnya keinginan semua orangtua agar siswanya diterima di sekolah negeri, sementara kuota yang sangat terbatas.
Pihaknya juga diakui Bukri sudah berusaha menambah 16 ruang kelas baru (RKB) dan 1 unit sekolah baru (USB), tetapi hal ini belum berpengaruh banyak karena jumlah lulusan SMP sederajat setiap tahunnya di Kota Jambi. (kta)