JAKARTA– Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai trendingnya kepanjangan PPKM yang seharusnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat kemudian diplesetkan jadi “Pak Presiden Kapan Mundur” sebagai bentuk kekecewaan publik.
“Ini ungkapan apa ya, satire. Atau bisa juga ungkapan kekecewaan masyarakat terhadap penanganan Covid-19 yang bulan-bulan ini menghadapi fase yang buruk,” katanya di channel YouTube Refly Harun, Selasa 6 Juli 2021.
Menurut Refly Harun, wajar publik mengekpresikan kekecewaannya terhadap pemerintah yang kembali menerapkan PPKM untuk mengatasi Covid-19 dengan cara memplesetkan.
Sebab, kondisi saat ini Covid-19 sebagai fase yang paling buruk selama pandemi sejak awal Maret 2020.
“Kita lihat semua rumah sakit penuh. Antre sampai lorong-lorong rumah sakit (RS), bahkan halaman rumah sakit. Ruang IGD (instalasi gawat darurat) juga berdesak-desakan, seperti ikan sardence,” ungkap Refly Harun.
Bahkan, memang pemerintah sepertinya tidak siap, sehingga ada publik yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi)mengibarkan bendera putih dalam artian bukan meletakan jabatan.
“Tapi minta bantuan internasional, sebelumnya Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) diledek, ketika minta bantuan (salah satu) Kedubes,” ujarnya.
Tapi justru, lanjut Refly Harun, sekarang Presiden Jokowi didesak untuk tidak malu mengangkat bendera putih.
“Dan meminta bantuan komunitas internasional untuk menangani masalah kemanusiaan di Indonesia saat ini,” pungkas Refly Harun. (msn/fajar)
Sumber: www.fajar.co.id