JAMBI- Direktorat Jendral Sumber Daya Air (SDA) Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI Provinsi Jambi menggelar upacara hari bakti PU ke-76 tahun, dengan mengusung tema sigap membangun negeri, Jumat (3/12) kemarin.
Gubernur Jambi, Al Haris bertindak sebagai pembina upacara sekaligus membacakan amanat Menteri PUPR M Basuki Hadimuljono. Dalam upcara Hadir Danrem 042/Gapu, Kepala Balai beserta jajaran PUPR.
\"Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh insan PUPR yang telah bekerja keras penuh dedikasi dalam melaksanakan tugas,\" kata Gubernur membacakan amanat Menteri PUPR.
Ia mengingatkan pada semua untuk terus memberikan kontribusi agar dapat keluar dari pandemi. Pihaknya patut bersyukur, tetap dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diamanahkan kepada Kementerian PUPR.
\"Pada tahun 2021 ini, kita telah berhasil menyelesaikan pembangunan 15 bendungan dimana 11 bendungan telah selesai dan diresmikan Presiden Joko Widodo, antara lain Bendungan Tugu, Gongseng, Bendo, Kuningan, Paselloreng, dan Karalloe,\" tuturnya.
Pembangunan bendungan tentunya akan dilanjutkan dengan pembangunan jaringan irigasi, jaringan air baku, pengendalian banjir, dan pembangkit energi, sehingga keberadaan bendungan dapat dimanfaatkan optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
\"Di bidang pembangunan jalan, hingga November 2021 kita telah menuntaskan pembangunan dan mengoperasikan 101 km dari target 190 km jalan tol. InsyaAllah di akhir 2021 target tersebut bisa kita capai. Dengan demikian total panjang jalan tol operasional di Indonesia hingga akhir 2021 nanti menjadi 2.529 km,\" bebernya.
Beberapa ruas tol yang telah beroperasi antara lain Jalan Tol Serang - Panimbang Seksi 1, Balikpapan- Samarinda Seksi 1 & 5, dan Semanan-Pulo Gebang Seksi A.\"Kita juga meneruskan pembangunan jalan nasional perbatasan di Kalimantan, Papua, dan NTT dengan total panjang 3.628 km yang akan tersambung sepanjang 3.404 km pada akhir 2021 dan diharapkan dapat tersambung seluruhnya pada akhir tahun 2024,\" katanya.
Selanjutnya dalam mendukung pengembangan 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, itu kata Menteri, pihaknya telah melaksanakan pembangunan Jalan Lingkar Samosir, Penataan Kawasan Borobudur, Penataan Kawasan Labuan Bajo, antara lain: Puncak Waringin dan Goa Batu Cermin, serta Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok- Mandalika yang telah turut mendukung penyelenggaraan World Super Bike (WSBK) 2021 beberapa waktu lalu.
\"Kementerian PUPR juga telah menyelesaikan tugas khusus pembangunan prasarana sarana olahraga mendukung Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI di Papua,\" terangnya.
Program Padat Karya Tunai Tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp23,2 Triliun juga telah dilaksanakan hingga pelosok yang membantu membuka lapangan kerja bagi 1,2 juta orang yang membutuhkan. Memasuki tahun 2022, amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada Kementerian PUPR semakin besar.
\"Kita perlu terus merapatkan barisan dan meningkatkan kekompakan mengingat adanya tugas-tugas baru, antara lain persiapan KTT G-20 di Bali, penataan Kawasan Mandalika menyongsong Moto GP 2022, renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII), pembangunan Papua Youth Creative Hub di Papua dan juga pembangunan ibukota Negara di Kalimantan Timur sambil menunggu undang-undangnya disahkan,\" tuturnya.
Al Haris juga menyampaikan amanah Menteri PUPR dalam mengutip pesan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Hari Bakti PU ke-76, bahwa ke depan harus membangun lebih banyak lagi infrastruktur yang lebih berkualitas, yang smart dan ramah lingkungan, yang membuka akses dan meningkatkan keterhubungan antar wilayah, keterhubungan antar daerah, dan meningkatkan efisiensi serta meningkatkan produktivitas untuk mewujudkan Indonesia Maju.
\"Untuk itu dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur kedepan terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita, Pertama kualitas infrastruktur harus benar-benar ditingkatkan, karena tuntutan dan harapan publik yang semakin tinggi dan besar terhadap Kementerian PUPR,\" tegasnya.
Upaya mewujudkan infrastruktur berkualitas harus dimulai dari tahap perencanaan, pelelangan, hingga pelaksanaan. Untuk pengawasan dalam pelaksanaan, harus dilakukan secara intensif dan berjenjang dengan mengoptimalkan peran dan fungsi pembinaan teknik, unit kepatuhan intern dan auditor, serta para konsultan pengawas di lapangan sehingga lebih akuntabel, efisien, dan mutu pekerjaan dapat dijamin.