JAMBI - Walikota Jambi Sy Fasha menjadi Irup Apel ASN di lingkungan Pemkot Jambi, kemarin (7/2). Hal tersebut rutin dilakukan Walikota dua periode tersebut setiap Senin awal bulan.
Fasha sengaja menjadi Irup Apel awal bulan itu untuk menyampaikan secara langsung arahan kepada para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
“Seperti biasanya setiap Senin awal bulan dilakukan Apel kedisiplinan yang dihadiri seluruh pejabat eselon II, III. Juga kepala Puskesmas, Camat, Lurah dan Dirut BUMD di Kota Jambi,” kata Fasha, kemarin (7/2).
Beberapa hal disampaikan Fasha saat Aple tersebut, diantaranya, meminta OPD mempercepat proses pelelengan belanja pemerintah.
Dirinya sudah melakukan penandatanganan kinerja dengan para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Jambi. Hal itu untuk memantau, mengawasi dan mereview para OPD yang tidak maksimal dalam menjalankan program OPD masing-masing sesuai RPJMD.
“Jadi tidak lagi ada kepala OPD mengusulkan program kemudian dapat anggaran, tapi malah tidak bisa melaksanakan porogram pada OPD-nya,” sebut Fasha.
“Dari perjanjian kinerja tersebutlah nantinya akan ada reward dan punishment,” tegasnya.
Penanadatangan perjanjian kerja juga dilakukan berjenjang hingga ke pejabat yang di bawah.
Sebelumnya Pemerintah Kota Jambi sudah menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 pada Januari lalu.
Ringkasan perubahan RPJMD tersebut diantaranya sebelum perubahan ada lima 5 misi dan 6 tujuan yang ingin dicapai. Pada perubahan RPJMD, target tersebut masih sama. Hanya saja dari semula 13 indikator tujuan menjadi 12 indikator tujuan. Lalu, dari 22 sasaran dan 34 indikator sasaran menjadi 24 sasaran dan 34 indikator sasaran.
\"Dari semula hanya 67 program, pada RPJMD perubahan itu ada sebanyak 134 program,\" kata Wakil Walikota Jambi Maulana.
Lima misi program yang ingin dicapai itu antara lain adalah penguatan birokrasi dan peningkatan pelayanan masyarakat berbasis tekhnologi informasi, penguatan penegakan hukum tramtibmas, dan kenyamanan masyarakat, penguatan pengelolaan infrastruktur utilitas perkotaan serta penataan lingkungan, penguatan kapasitas ekonomi perkotaan, dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat perkotaan. (hfz)