JAKARTA - Kendati baru akan berlaku, Kamis (28/4) mendatang, keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) diprediksi tidak akan bertahan lama.
Bahkan oleh pendiri Lokataru, Haris Azhar, kebijakan itu diprediksi hanya akan bertahan beberapa hari. Prediksi itu diungkapkan haris Azhar saat diskusi publik yang diselenggarakan oleh Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) bertajuk \"Meneguhkan Trisakti Bungkarno VS Oligarki Kapitalis\" di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (23/4).
\"Soal minyak goreng, pernyataan kemarin apa? Akan dihentikan ekspor migor (minyak goreng) luar negeri. Artinya, untuk membanjiri migor di pasar lokal supaya harga turun. Dugaan saya, dua hari lagi atau mungkin berapa hari lagi, nyetop ekspor nggak bakal terjadi, tetap ekspor,\" kata Haris.
Bukan tanpa alasan, mantan koordinator KontraS itu menyebut bahwa kebijakan larangan ekspor CPO dalam beberapa hari ke depan akan mendapatkan reaksi dari pengusaha dan perusahaan sawit itu sendiri, jika negara masih belum mampu menunjukkan ketegasan akan keberadaannya.
Apalagi, jika regulasi teknis dalam alur ekspor CPO tersebut belum diselesaikankan oleh Jokowi. Di tambah lagi, beban keuangan negara untuk menutupi penghentian ekspor itu belum dapat dipastikan.
\"Karena perusahaan-perusahaan itu bilang, yang mau bayarin gue siapa? Mau nodong lagi ke pemerintah?\" tuturnya.
\"Jadi, Jokowi bikin statement, nanti ada pengkhianatan di level teknis regulasinya, yang mana akhirnya ekspor tetap dilakukan. Harga migor tetap mahal. Ini dugaan saya, mudah-mudahan salah. Mari kita diskusi,\" pungkasnya.
Sebelumnya, kebijakan Presiden Jokowi melarang ekspor minyak sawit dan bahan baku minyak goreng juga ikut dikomentari aktivis, Nicho Silalahi. Dia merespons kebijakan terbaru Presiden Jokowi untuk mengatasi kelangkaan dan mahalnya minyak goreng domestik itu melalui akun Twitter pribadinya.
Tanpa tedeng aling-aling, Nicho menegaskan, dirinya tidak percaya jika Presiden Jokowi yang mengumumkan larangan ekspor tersebut. Nicho mengukit kasus larangan minyak, bisa seperti kasus Menteri Koordinator Luhut Binsar Panjaitan yang membuka kembali penghentian ekspor batu bara.
\"Kalau Jokowi yang ngomong aku tidak akan pernah percaya sedikit pun entar malah kena veto Luhut Binsar Panjaitan,\" ucap Nicho seperti yang dikutip dari akun @Nicho_Silalahi, Sabtu (23/4).
\"Seperti waktu dia mengumumkan tutup ekspor batu bara eh Luhut mengumumkan buka kembali, mending aku nunggu statmen Luhut Aja deh, Ia gak sih?\" sambungnya. (rmol/zul)