42 Kopdes Merah Putih Tanjabtim Masih Dalam Pengerjaan

MUARASABAK, JAMBIEKSPRES.CO.ID – Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Tanjabtim hingga akhir September 2026 masih terus dikebut. Dari puluhan unit yang masuk tahap pembangunan, sebagian masih menghadapi kendala penyelesaian fisik maupun persoalan lahan.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Tanjabtim, Herman Toni, mengatakan progres pembangunan hingga akhir kuartal III belum mencapai kondisi yang memungkinkan program tersebut diluncurkan tahun ini.

BACA JUGA:4 Kepala OPD Masih Dijabat Plt, Kepala BKPSDM Billy Adhitya: Pemkab Muaro Jambi Siapkan Pengisian Definitif

"Dari total 75 unit Kopdes MP yang sedang berproses, sebanyak 33 unit telah rampung dibangun. Sedangkan 42 unit lainnya masih dalam pengerjaan," katanya.

Selain pembangunan fisik, persoalan lahan juga masih menjadi salah satu hambatan. Tercatat 10 unit telah memiliki lahan yang terverifikasi, namun pembangunannya belum dimulai.

BACA JUGA:Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2026, Wabup Katamso Ajak ASN Perkuat Nilai Pemersatu Bangsa

Sementara itu, 7 unit lainnya masih terkendala lahan. Di antaranya karena belum tersedia lahan atau lahan yang ada belum memenuhi persyaratan teknis pembangunan.

"Dari 75 yang dalam proses, 33 sudah selesai dan 42 masih dalam proses pembangunan. Kemudian ada 10 yang lahannya sudah terverifikasi, tetapi belum dibangun," ujarnya.

BACA JUGA:Wabup Katamso Pimpin Rapat Mediasi Konflik Lahan di Desa Taman Raja

Dengan demikian, jumlah keseluruhan Kopdes MP yang diprogramkan di Kabupaten Tanjabtim mencapai 92 unit.

Melihat progres tersebut, Herman memastikan program Kopdes MP di Tanjabtim belum dapat dilaunching pada 2026. Pihaknya memperkirakan peluncuran baru dapat dilakukan pada tahun berikutnya setelah berbagai tahapan pembangunan diselesaikan.

"Untuk tahun 2026 Kopdes MP di Tanjabtim belum bisa launching. Diperkirakan program nasional ini siap launching di tahun 2027," jelasnya.

Herman menambahkan, Dinas Koperasi dan UKM Tanjabtim terus berkoordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan dan pemerintah pusat. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mempercepat penyelesaian persoalan lahan sekaligus mendorong pembangunan fisik.

BACA JUGA:Membandingkan Toyota Voxy Bekas dan Toyota Kijang Innova Bekas untuk Pilihan Mobil Keluarga Besar

Sumber: