GAPKI Tegaskan Keberlanjutan dan Ekonomi Harus Saling Menguatkan dalam Dialog di Amsterdam

AMSTERDAM, JAMBIEKSPRES.CO.ID — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menegaskan bahwa prinsip keberlanjutan dan pembangunan ekonomi nasional harus saling menguatkan serta tidak boleh dipertentangkan.

Penegasan tersebut disampaikan dalam dialog strategis bersama asosiasi industri minyak dan lemak Belanda, MVO Netherlands, di Indonesia House Amsterdam, Kamis (24/9/2026).

BACA JUGA:Bingung Pilih Raize Bekas? Ini Beda Varian Turbo dan Non-Turbo untuk Rutinitas Harian

Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, menyampaikan bahwa industri kelapa sawit merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia yang menopang jutaan mata pencaharian. Di saat yang sama, industri ini disadari memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati.

“Ini bukan sekadar regulasi teknis. Ini adalah kerangka hubungan kita ke depan,” ujar Eddy Martono mengapresiasi dialog yang memfasilitasi pembahasan isu Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR) dan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Uni Eropa (IEU-CEPA).

BACA JUGA:Mau Perjalanan Jauh Lebih Nyaman? Ini Alasan Mitsubishi New Pajero Sport Dakar Jadi Pilihan Tepat

Dalam dialog tersebut, GAPKI memaparkan dua perkembangan kebijakan utama yang bakal memengaruhi hubungan dagang dengan Eropa. Pertama adalah kebijakan tata kelola ekspor baru melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) berdasarkan PP No. 24 Tahun 2026 untuk memperkuat transparansi, pengawasan, pengelolaan devisa, hingga posisi tawar Indonesia yang ditargetkan berlaku penuh paling lambat 1 Januari 2027. Perkembangan kedua adalah terbukanya peluang dari IEU-CEPA yang memuat Protokol khusus Minyak Sawit, mencakup kuota bebas bea masuk untuk CPO dan PKO.

BACA JUGA:Harga TBS Sawit Bangka Tengah Tembus Rp3.130 per Kg, Ini Rincian Harga TBS 25 September 2026

Menanggapi pemberlakuan EUDR oleh Uni Eropa, GAPKI menekankan pentingnya membangun pendekatan yang transparan, berbasis sains, dan kolaboratif demi menjembatani aturan di Eropa dengan kondisi nyata di Indonesia.

“Sangat penting bagi kita untuk menjembatani kesenjangan antara niat kebijakan di Brussel dan realitas di lapangan di Indonesia,” tegas Eddy Martono.

Melalui komunikasi terbuka dan semangat kemitraan, GAPKI optimistis kedua pihak dapat menemukan solusi terbaik yang menghormati kepentingan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari petani swadaya hingga pelaku industri di Eropa. (*)

Sumber: