Ketika Nusantara Menyalakan Masa Depan

Oleh: Prof. Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S.

 

Pagi di Indonesia selalu datang dengan wajah yang berbeda-beda. Matahari terbit di perkampungan nelayan, menyentuh persawahan, menerangi kawasan industri, dan membangunkan kota-kota yang tidak pernah sepenuhnya beristirahat.

Di balik keragaman itu, jutaan keluarga memulai hari dengan harapan sederhana: pekerjaan yang pasti, harga yang terjangkau, sekolah yang baik, dan masa depan yang lebih aman. Indonesia mempunyai sumber daya alam, jumlah penduduk, pasar domestik, kebudayaan, serta posisi geografis yang dapat menjadi fondasi kemajuan. Pertanyaan terbesarnya adalah apakah seluruh kekuatan tersebut telah diubah menjadi kesejahteraan yang dirasakan secara adil.

BACA JUGA:Harga TBS Sawit Kaltim Turun, Perkilonya Jadi Rp3.604,37, Berikut Daftar Harga TBS 1-15 September 2026

Indonesia maju tidak cukup digambarkan melalui gedung pencakar langit, jalan tol, kawasan industri, cadangan devisa, atau besarnya produk domestik bruto. Kemajuan harus terlihat dari petani yang memperoleh harga layak, nelayan yang terlindungi, buruh yang menerima upah memadai, serta pelaku UMKM yang mampu naik kelas. Pertumbuhan juga perlu hadir dalam bentuk sekolah bermutu, layanan kesehatan yang terjangkau, transportasi yang aman, dan lingkungan yang tetap terpelihara. Angka ekonomi yang mengesankan akan kehilangan makna apabila kehidupan sehari-hari masih dipenuhi kecemasan terhadap pekerjaan, harga pangan, biaya pendidikan, dan tempat tinggal. Pembangunan pada akhirnya bukan sekadar menghasilkan lebih banyak barang, melainkan memperluas kemampuan manusia untuk hidup bermartabat.

BACA JUGA:Krisis Air Makin Parah, Warga Rawa Pudak Rebutan Bantuan 4.000 Liter

Kinerja ekonomi Indonesia pada 2026 memberikan alasan untuk memelihara optimisme secara terukur. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada triwulan II 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara triwulanan, ekonomi tumbuh 3,73 persen, sedangkan pertumbuhan semester I 2026 mencapai 5,45 persen dibandingkan semester I 2025. Capaian tersebut menunjukkan daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian perdagangan, perubahan kebijakan negara besar, konflik geopolitik, dan gejolak harga komoditas. Namun, pertumbuhan yang baik tetap harus diperiksa dari sumbernya, penyebarannya, dan manfaatnya bagi rumah tangga.

Dari sisi produksi, pengadaan listrik dan gas mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,81 persen pada triwulan II 2026. Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah tumbuh 15,97 persen dibandingkan triwulan II tahun sebelumnya dan menjadi salah satu pendorong penting aktivitas ekonomi. Peran belanja pemerintah dapat dibenarkan ketika mampu menjaga permintaan, memperkuat pelayanan, dan memancing investasi produktif. Namun, pertumbuhan yang terlalu bergantung pada belanja pemerintah menghadapi keterbatasan karena ruang fiskal tidak dapat diperluas tanpa batas. Investasi swasta, ekspor bernilai tambah, produktivitas industri, inovasi, dan daya beli rumah tangga harus menjadi mesin pertumbuhan yang semakin kuat.

BACA JUGA:Karhutla di Area PT Jebus Maju Meluas, Tim Gabungan Butuh Water Bombing

Stabilitas harga menjadi bagian penting dari kualitas pertumbuhan karena inflasi langsung menyentuh kehidupan keluarga. BPS mencatat inflasi tahunan Indonesia pada Juli 2026 sebesar 2,88 persen, menurun dari 3,34 persen pada Juni 2026. Angka tersebut relatif terkendali, tetapi inflasi agregat tidak selalu menggambarkan tekanan harga yang dirasakan setiap kelompok masyarakat. Rumah tangga berpendapatan rendah mengalokasikan bagian lebih besar dari penghasilannya untuk makanan, energi, transportasi, dan kebutuhan dasar sehingga lebih mudah terkena perubahan harga. Keberhasilan pengendalian inflasi karena itu perlu diukur dari kestabilan harga kebutuhan pokok, bukan hanya pergerakan indeks secara keseluruhan.

Pengendalian harga pangan tidak cukup dilakukan melalui operasi pasar ketika harga telah meningkat. Produksi pangan, pupuk, irigasi, benih, pergudangan, transportasi, data stok, dan tata niaga harus dibenahi sebagai satu sistem yang saling terhubung. Petani membutuhkan harga yang menguntungkan, sementara konsumen membutuhkan harga yang terjangkau, sehingga kebijakan tidak boleh mengorbankan salah satu pihak. Rantai distribusi yang panjang dan ketidakseimbangan informasi sering membuat harga di tingkat konsumen meningkat tanpa diikuti kenaikan pendapatan produsen. Kedaulatan pangan akan terwujud apabila produksi kuat, distribusi efisien, cadangan memadai, dan petani hidup sejahtera.

BACA JUGA:Pemerintah Resmi Tetapkan 26 Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2027, Berikut Daftarnya

Pasar kerja Indonesia juga menunjukkan perbaikan, meskipun kualitas pekerjaan masih menjadi persoalan penting. BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka pada Mei 2026 sebesar 4,65 persen, turun 0,03 poin persentase dibandingkan Februari 2026. Jumlah penduduk bekerja mencapai 148,19 juta orang, sedangkan rata-rata upah buruh tercatat sekitar Rp3,39 juta per bulan. Pertanian masih menyerap sekitar 42,60 juta pekerja atau 28,75 persen dari keseluruhan penduduk yang bekerja. Data tersebut memperlihatkan bahwa tantangannya bukan hanya menciptakan pekerjaan, melainkan meningkatkan produktivitas, kepastian, perlindungan, dan pendapatan pekerja.

Sumber: