Gaya Komando Prabowo: Antara Ketegasan dan Ruang Demokratis

Oleh : Nur Fadilatunnisa, Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 

Lebih dari satu tahun Prabowo Subianto memimpin Indonesia sebagai Presiden ke-8, publik sudah mulai membaca pola kepemimpinannya dengan lebih jelas. Dari pembentukan kabinet gemuk yang merangkul hampir seluruh partai politik, hingga gaya komunikasi yang kerap spontan di panggung internasional, Prabowo menghadirkan corak kepemimpinan yang berbeda dari pendahulunya. Namun di balik citra pemimpin yang merakyat itu, muncul pertanyaan kritis yang tidak bisa diabaikan: apakah gaya kepemimpinan Prabowo benar-benar efektif untuk menjawab tantangan tata kelola pemerintahan modern?

Pertanyaan ini semakin relevan ketika sejumlah kebijakan besar pemerintahannya menuai kritik luas. Program makan bergizi gratis yang dinilai terburu-buru dalam pelaksanaannya, hingga kebijakan efisiensi anggaran yang mendadak memangkas pos layanan publik vital, menjadi sorotan akademisi, ekonom, dan masyarakat sipil. Di sinilah gaya kepemimpinan bukan sekadar soal penampilan, melainkan soal substansi dan konsekuensi nyata bagi rakyat.

Mengapa gaya kepemimpinan Prabowo penting untuk dikritisi sekarang? Karena Indonesia sedang berada di persimpangan. Tantangan ekonomi global, target pertumbuhan 8 persen yang ambisius, transisi ibu kota, hingga ancaman perubahan iklim menuntut kepemimpinan yang tidak hanya berani, tetapi juga terukur, transparan, dan terbuka terhadap masukan. Jika gaya yang digunakan tidak selaras dengan kebutuhan tersebut, konsekuensinya bukan hanya kegagalan kebijakan, melainkan erosi kepercayaan publik yang jauh lebih sulit dipulihkan.

Dalam kajian ilmu kepemimpinan, dikenal gaya direktif atau komando, yakni pola di mana pemimpin mengambil keputusan secara terpusat dengan ekspektasi kepatuhan penuh dari bawahan. Latar belakang militer Prabowo secara alamiah membentuk kecenderungan ini. Hal itu tampak dari cara ia memimpin rapat kabinet yang kerap didominasi arahannya sendiri, hingga kebiasaan mengumumkan kebijakan besar secara tiba-tiba tanpa konsultasi publik yang memadai. Pembentukan kabinet dengan jumlah menteri dan wakil menteri yang sangat besar lebih mencerminkan logika bagi-bagi kekuasaan daripada efisiensi birokrasi.

Dari sisi komunikasi, Prabowo memang berhasil membangun persona yang hangat dan jenaka, sebuah kontras yang disengaja dari citra keras masa lalunya. Namun komunikasi yang efektif dalam kepemimpinan pemerintahan bukan hanya soal memenangkan simpati, melainkan soal kejernihan pesan dan konsistensi arah kebijakan. Beberapa pernyataan di forum internasional yang harus diklarifikasi juru bicara menunjukkan bahwa gaya komunikasi yang terlalu spontan bisa menjadi bumerang bagi kredibilitas pemerintah di mata dunia.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah penyempitan ruang partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Kebijakan efisiensi anggaran awal 2025 yang memangkas dana operasional kementerian secara drastis diberlakukan tanpa dialog yang cukup dengan pemangku kepentingan terdampak, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan. Pemerintahan yang demokratis idealnya mengedepankan model kepemimpinan partisipatif, di mana masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok terdampak dilibatkan sejak perumusan, bukan sekadar diberitahu setelah keputusan sudah bulat.

Kritik ini bukan berarti menafikan sisi positif kepemimpinan Prabowo. Keberaniannya mengambil keputusan cepat dalam situasi tertentu adalah aset, dan komitmennya pada swasembada pangan serta ketahanan nasional patut diapresiasi. Namun agar kepemimpinannya benar-benar efektif dan berkeadilan, ada beberapa hal yang perlu diperkuat. Pertama, mekanisme konsultasi publik harus dilembagakan, bukan sekadar formalitas, tetapi betul-betul mempengaruhi keputusan akhir. Kedua, kabinet yang besar harus diimbangi sistem koordinasi dan akuntabilitas yang ketat agar tidak menjadi beban birokrasi. Ketiga, Prabowo perlu membuka lebih banyak ruang bagi suara kritis dari oposisi dan masyarakat sipil sebagai mekanisme koreksi yang sehat.

Memimpin negara bukan memimpin pasukan. Dalam demokrasi, legitimasi seorang presiden tidak hanya lahir dari kotak suara, tetapi diperbarui setiap hari melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat dan kepemimpinan yang mau mendengar. Prabowo memiliki modal politik yang besar. Kini yang ditunggu publik adalah bukti bahwa ketegasan seorang pemimpin tidak harus dibayar dengan bungkamnya suara rakyat.(*) 

(Penulis adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) 

Sumber: