Pemimpin Digital atau Sekadar Pemimpin Sibuk?

Oleh: Amrullah Nurdin, Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 

Beberapa waktu lalu, sebuah video viral di media sosial memperlihatkan seorang kepala daerah sibuk membalas pesan WhatsApp di tengah rapat paripurna. Publik gempar — bukan karena isi pesannya, melainkan karena ironi yang begitu gamblang: pemimpin yang seharusnya memimpin rapat justru terjebak dalam kesibukan digital yang tidak produktif. Di era ketika hampir semua bupati dan wali kota memiliki akun Instagram aktif, memposting kegiatan setiap hari, dan menjawab komentar warga dengan penuh semangat, muncul pertanyaan yang sungguh mendasar: apakah kehadiran digital seorang pemimpin berbanding lurus dengan kualitas kepemimpinannya?

Indonesia sedang berada di persimpangan penting. Transformasi digital dalam pemerintahan bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan. Presiden telah berulang kali menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan birokrasi berbasis digital yang efisien, transparan, dan responsif. Namun di sinilah letak paradoksnya — digitalisasi yang mestinya menjadi alat percepatan pelayanan publik, kerap berubah menjadi panggung pencitraan belaka. Pemimpin daerah berlomba-lomba tampil di media sosial, namun abai pada substansi yang sesungguhnya: angka kemiskinan yang stagnan, prevalensi stunting yang belum juga turun, dan birokrasi yang tetap bergerak lamban meski sudah berlabel "smart government".

Persoalan ini mendesak untuk dibahas sekarang karena kita tengah memasuki masa kritis regenerasi kepemimpinan daerah pascaPilkada serentak 2024. Ratusan kepala daerah baru telah dilantik dengan janji-janji transformasi digital yang gemilang dalam kampanye mereka. Masyarakat menaruh harapan besar. Namun harapan tanpa tolok ukur yang jelas hanya akan berakhir pada kekecewaan berulang yang melelahkan. Kepemimpinan pemerintahan di era digital menuntut lebih dari sekadar melek teknologi — ia menuntut kecerdasan tata kelola, keberanian mengambil keputusan berbasis data, dan integritas yang tidak tergerus oleh godaan popularitas maya. Jika kita tidak segera merumuskan standar kepemimpinan digital yang substansial, kita hanya akan mengulang siklus yang sama: pemimpin berganti, permasalahan tetap.

Kepemimpinan yang efektif di era digital tidak bisa diukur dari jumlah followers atau frekuensi unggahan konten. Dalam perspektif kepemimpinan transformasional yang dikembangkan oleh James MacGregor Burns, seorang pemimpin sejati adalah ia yang mampu menggerakkan sistem secara menyeluruh, menginspirasi perubahan struktural yang berkelanjutan, dan membangun kapasitas kolektif bawahannya agar mampu bertahan dan berkembang bahkan tanpa kehadiran sang pemimpin. Ketika seorang kepala daerah hanya sibuk menjadi "selebriti birokrasi" — hadir di setiap acara seremonial, tampil mentereng di beranda media sosial, namun tidak punya waktu menelaah laporan kinerja dinas atau turun langsung ke lapangan — maka yang terjadi adalah kepemimpinan kosong yang dibungkus kemasan digital yang menarik.

Data Kementerian Dalam Negeri tahun 2024 mencatat bahwa baru sekitar 34 persen pemerintah daerah di Indonesia yang berhasil mengintegrasikan sistem digital secara menyeluruh dalam layanan publik. Sisanya masih berjalan setengah-setengah: aplikasi ada, tapi tidak digunakan oleh masyarakat karena tidak ramah pengguna; portal pengaduan daring tersedia, tapi tidak ada petugas yang merespons dalam waktu wajar; sistem e-planning sudah diimplementasikan, namun realisasi anggaran tetap tidak efisien. Kondisi ini bukan semata persoalan keterbatasan anggaran atau infrastruktur teknologi. Ini adalah cerminan langsung dari lemahnya komitmen kepemimpinan. Ketika kepala daerah tidak menjadikan digitalisasi sebagai prioritas substantif — bukan sekadar bahan pidato atau latar foto — maka aparatur di bawahnya pun tidak akan bergerak serius. Budaya kerja hanya berubah jika pemimpinnya berubah terlebih dahulu.

Lebih jauh, tantangan terbesar kepemimpinan digital bukan terletak pada penguasaan teknologi itu sendiri, melainkan pada kemampuan mengelola perubahan budaya birokrasi yang sudah lama bersifat hierarkis dan resisten. Banyak inovasi digital yang dengan semangat digagas oleh pemimpin daerah kandas di tengah jalan — bukan karena sistemnya buruk atau anggarannya kurang, melainkan karena aparatur pelaksana tidak disiapkan secara memadai, tidak dilatih dengan terstruktur, dan tidak diberi insentif nyata untuk berubah dari zona nyaman mereka. Seorang ASN yang terbiasa bekerja dengan cara manual selama dua dekade tidak akan serta-merta antusias mengoperasikan sistem baru hanya karena atasannya berpidato tentang transformasi digital.

Di sinilah relevansi gaya kepemimpinan adaptif yang digagas Ronald Heifetz menjadi sangat penting. Heifetz membedakan antara technical problems — masalah yang bisa diselesaikan dengan solusi teknis yang sudah tersedia — dengan adaptive challenges, yaitu tantangan yang memerlukan perubahan cara berpikir, nilai, dan perilaku dari seluruh pihak yang terlibat. Digitalisasi birokrasi sejatinya adalah adaptive challenge, bukan sekadar technical problem. Membeli perangkat lunak baru adalah langkah teknis yang mudah. Namun mengubah mentalitas "asal bapak senang" menjadi budaya kerja berbasis data dan akuntabilitas — itulah tantangan adaptif yang sesungguhnya, dan hanya pemimpin yang berani, sabar, dan konsisten yang mampu menavigasinya.

Ada pula dimensi etika yang tidak boleh diabaikan dalam kepemimpinan digital pemerintahan. Digitalisasi membuka akses terhadap data publik yang sangat besar — data kependudukan, data keuangan daerah, data kesehatan masyarakat. Di tangan pemimpin yang berintegritas, data ini adalah kompas untuk pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. Namun di tangan pemimpin yang lemah etikanya, data ini berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik, manipulasi anggaran, atau bahkan jual beli informasi yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, kepemimpinan digital yang baik harus selalu beriringan dengan tata kelola data yang transparan, sistem pengawasan yang kuat, dan budaya pertanggungjawaban publik yang dibangun dari atas.

Lantas, apa yang harus dilakukan secara konkret? Pertama, kepala daerah perlu menetapkan indikator kinerja digital yang terukur dan dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat setiap kuartal — bukan sekadar narasi keberhasilan dalam siaran pers, tapi angka nyata yang bisa diverifikasi: berapa persen layanan publik yang sudah sepenuhnya daring, berapa lama rata-rata waktu respons terhadap aduan warga, berapa persen anggaran yang berhasil diefisienkan melalui digitalisasi pengadaan barang dan jasa. Transparansi semacam ini bukan hanya mendorong akuntabilitas, tapi juga memotivasi aparatur untuk bekerja lebih baik karena tahu bahwa kinerjanya dilihat publik.

Kedua, perlu ada program pendampingan dan pelatihan digital yang sistematis dan berkelanjutan bagi seluruh jajaran aparatur sipil negara, tidak hanya pejabat eselon atas. Digitalisasi yang berhenti di level pimpinan adalah digitalisasi yang tidak akan pernah menyentuh masyarakat. Ketiga, pemerintah pusat — dalam hal ini Kemendagri dan Kementerian PAN-RB — perlu merancang mekanisme insentif dan disinsentif yang jelas bagi daerah berdasarkan capaian transformasi digital yang terukur, bukan sekadar laporan administratif semata. Keempat — dan ini yang paling krusial — pemimpin daerah harus berani menanggalkan ego pencitraan dan memusatkan energi pada dampak nyata. Sebuah kabupaten yang berhasil menekan angka stunting hingga dua digit melalui sistem data terintegrasi jauh lebih membanggakan ketimbang kepala daerahnya yang trending di Twitter setiap minggu.

Di penghujung hari, rakyat tidak butuh pemimpin yang pandai berfoto di depan server data center atau mahir membuat konten Reels tentang inovasi daerahnya. Rakyat butuh pemimpin yang cukup berani menggunakan data dari server itu untuk sungguh-sungguh mengubah nasib mereka — yang mau berkeringat dalam senyap, bekerja dalam data, dan memimpin dalam integritas. Era digital hanyalah alat, dan alat terbaik sekalipun tidak akan berguna di tangan pemimpin yang lebih sibuk tampil daripada bekerja. Sudah waktunya kita memilih — dan menuntut — pemimpin yang tidak sekadar melek digital, tetapi sungguh-sungguh berhati nurani.***

(Penulis Amrullah Nurdin adalah Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi) 

Sumber: