Pemkab Tanjabtim Siap Terapkan Sistem Kerja WFH-WFO

MUARASABAK, JAMBIEKSPRES.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjabtim menyatakan siap menerapkan sistem kerja Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran pemerintah pusat terkait langkah penghematan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), di tengah dinamika global yang dipicu konflik di kawasan Timur Tengah.

BACA JUGA:Jalan Renah Pemetik Mulai Dikerjakan

Wakil Bupati Tanjabtim, Muslimin Tanja, mengatakan pemerintah daerah siap menjalankan kebijakan tersebut dengan sistem yang disesuaikan dengan kondisi di daerah. Dalam pelaksanaannya, pola kerja WFH dan WFO akan diterapkan secara kombinasi agar pelayanan dan tugas pemerintahan tetap berjalan.

BACA JUGA:Pedagang Sayur Ngamuk di Pasar Sungai Penuh

"Kita siap melaksanakan surat edaran dari pemerintah pusat. Namun dalam penerapannya bisa dikombinasikan, terutama jika ada hal-hal yang bersifat mendesak," ujarnya.

Menurutnya, penerapan sistem kerja dari rumah tersebut bertujuan menekan penggunaan BBM serta mengurangi mobilitas pegawai. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu menghemat penggunaan listrik di lingkungan perkantoran.

Meski demikian, Muslimin menegaskan bahwa WFH tidak boleh dimaknai sebagai hari libur bagi ASN. Ia mengingatkan bahwa sistem kerja tersebut hanya memindahkan lokasi kerja dari kantor ke rumah dengan tetap menjalankan kewajiban seperti biasa.

"Makna WFH ini jangan disalahartikan sebagai libur. Ini hanya perpindahan lokasi kerja dari kantor ke rumah, dengan tujuan efisiensi energi. Jam kerja ASN tetap lima hari seperti biasa," tegasnya.

Ia menambahkan, pola kerja dari rumah bukan hal baru bagi ASN, karena sebelumnya telah diterapkan saat pandemi COVID-19. Saat itu, sistem kerja tersebut dinilai mampu menjaga produktivitas pegawai sekaligus memastikan pelayanan pemerintahan tetap berjalan.

Untuk itu, ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memastikan tugas dan fungsi masing-masing tetap berjalan secara optimal meskipun sebagian pegawai bekerja dari rumah.

"Saya minta seluruh OPD memastikan tugas dan fungsi tetap berjalan dengan baik, meskipun ada pegawai yang bekerja dari rumah," ungkapnya.

Khusus bagi OPD yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, ia menegaskan agar layanan tetap berjalan normal. Bahkan, untuk sektor tertentu seperti rumah sakit, kantor desa, dan layanan penting lainnya harus tetap siaga selama 24 jam.

"Kebijakan ini sifatnya sementara dan akan dievaluasi sesuai perkembangan situasi global dan kondisi nasional," sebutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Tanjabtim, Hasnibah, menyatakan pihak legislatif akan melakukan pengawasan terhadap penerapan kebijakan tersebut. DPRD memastikan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Sumber: