Lima OPD 'Dimanjakan' Kenaikan TPP, ASN Muaro Jambi Lainnya Gigit Jari

MUARO JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID -  Kebijakan kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memicu kekecewaan di kalangan aparatur sipil negara (ASN).

Pasalnya, kenaikan penghasilan tersebut hanya dinikmati oleh lima organisasi perangkat daerah (OPD). Sementara puluhan OPD lainnya harus menerima kenyataan tidak mendapat perlakuan yang sama.

BACA JUGA:Swiss Open 2026, Ginting, Alwi, Putri KW dan Amri/Nita Pastikan Babak Semifinal

Lima OPD yang memperoleh kenaikan TPP tersebut yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Sekretariat Daerah (Setda) serta Inspektorat.

Kebijakan ini memunculkan pertanyaan di internal birokrasi Pemkab Muaro Jambi. Sejumlah ASN menilai keputusan tersebut terkesan pilih kasih dan tidak mencerminkan asas keadilan antar perangkat daerah.

BACA JUGA:Kalahkan Wakil Hong Kong di Perempat Final Swiss Open, Alwi Farhan Tantang Li Shi Feng di Semifinal

Padahal sebelumnya sempat beredar wacana bahwa skema TPP akan dikembalikan ke formasi awal agar pembagiannya lebih merata bagi seluruh OPD. Namun hingga kini, realisasi kebijakan itu belum terlihat.

"Kalau bicara beban kerja dan risiko, justru OPD yang banyak turun ke lapangan yang paling berat. Tapi mereka malah tidak ikut menikmati kenaikan," kata seorang ASN yang meminta identitasnya dirahasiakan.

BACA JUGA:Pererat Silaturahmi Ramadan, Wabup Katamso Gelar Buka Puasa Bersama Warga di Rumah Dinas

Menurutnya, banyak instansi yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat justru tidak masuk dalam daftar OPD penerima kenaikan TPP.

Kondisi ini memicu kecemburuan di internal birokrasi. Beberapa pegawai bahkan mulai mempertanyakan dasar perhitungan dan alasan kebijakan tersebut hanya berlaku bagi segelintir OPD.

Di tengah situasi itu, muncul pula tudingan adanya "OPD prioritas" di lingkar birokrasi pemerintah daerah.

BACA JUGA:Pulang ke Tanah Pusako, Bupati M. Syukur Bernostalgia di Dusun Melako

Para pegawai berharap pemerintah daerah segera memberikan penjelasan secara terbuka agar polemik ini tidak terus berkembang dan mengganggu stabilitas kerja di lingkungan Pemkab Muaro Jambi.

Sumber: