Bupati M. Syukur: Semua Anak SAD Harus Sekolah, Baju dan Perlengkapannya, Gratis dari Pemerintah

BANGKO, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Bupati Merangin, M. Syukur bersama Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KPAT) Kementerian Sosial RI melakukan kunjungan kerja ke kawasan Dam Betuk Desa Tambang Baru Kecamatan Tabir Lintas, Selasa (27/1).

Dalam kunjungan tersebut, Bupati bersama Direktur KPAT, I Ketut Supena melakukan tatap muka dan berdiskusi dengan warga Suku Anak Dalam (SAD).

BACA JUGA:LinkUMKM Jangkau 14,8 Juta Pengusaha, BRI Dorong Penguatan Usaha Berbasis Digital

Diskusi itu tidak dilakukan diruang tertutup. Melainkan diruang terbuka, duduk bersinggung lutut dibawah rindangnya pepohonan dengan beralaskan karpet dan terpal.

Bupati M. Syukur menyampaikan empat point penting yang bersinggungan dengan warga SAD dalam rangkaian kunjungan kerja Kemensos di Kabupaten Merangin.

BACA JUGA:Kasus Kekerasan Terhadap Anak Masih Dominan di Batang Hari, Ini Faktor Penyebabnya

Pertama larangan PETI, kedua pemberdayaan ekonomi melalui keramba ikan di Dam Betuk, ketiga program sekolah rakyat dan bantuan perlengkapan sekolah.

Khusus Sekolah Rakyat dan bantuan perlengkapan sekolah, Bupati mewajibkan seluruh anak-anak SAD untuk mengenyam bangku pendidikan. Ia menjamin bahwa seluruh biaya, mulai dari seragam hingga alat tulis, ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.

BACA JUGA:Perkuat Kolaborasi Pasca Galodo, PTPN IV Regional 4 Sambangi Kapolda Sumbar

"Tidak ada alasan tidak sekolah karena tidak ada baju. Pemerintah siapkan peralatan sekolah gratis. Jika ada warga yang minta baju sekolah tapi tidak dikasih, laporkan langsung ke saya. Siapa saja yang mau sekolah, SD atau SMP, dikasih peralatan semua gratis, yang penting mau sekolah," kata Bupati dengan nada tegas.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat pasca-Lebaran mendatang. Sekolah ini nantinya akan berkonsep asrama, di mana seluruh kebutuhan hidup siswa, mulai dari tempat tinggal hingga konsumsi, akan ditanggung oleh negara.

BACA JUGA:Begini Kronologi Dugaan Pembunuhan Berencana dari 19 Adegan Hasil Rekonstruksi

Bupati M. Syukur juga menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi hukum maupun pelayanan publik di Kabupaten Merangin. Ia meminta warga SAD tidak merasa minder atau takut dalam berurusan dengan pemerintah.

"Masyarakat SAD adalah warga saya, sama seperti masyarakat lainnya. Saya lindungi, saya ayomi, dan berhak mendapatkan pendidikan serta ekonomi yang layak. Saya akan berlaku adil untuk semua," pungkasnya. (*)

Sumber: