Diduga Tak Sesuai Spesifikasi, DPRD Sungai Penuh Minta APH Periksa Proyek Kantor Camat

SUNGAIPENUH, JAMBIEKSPRES.CO.ID– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sungai Penuh meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan Kantor Camat Sungai Penuh. Pasalnya, pembangunan tahap II kantor tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Hardizal, saat dikonfirmasi terkait kabar dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada pembangunan kantor camat tersebut.

BACA JUGA:Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Hadiri Pisah Sambut Kapolres

Bahkan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) disebut telah menyatakan bahwa proyek Kantor Camat Sungai Penuh mengalami cacat mutu pada struktur beton.

BACA JUGA:Gantikan Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa Pelatih Baru Real Madrid

Menanggapi temuan tersebut, Hardizal menegaskan bahwa pembangunan seharusnya tidak dilanjutkan apabila hasil audit BPK menyatakan adanya ketidaksesuaian spesifikasi teknis.

“Iya, seharusnya pekerjaan tersebut tidak bisa dilanjutkan karena tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Kita khawatir kalau pembangunan dilanjutkan akan sangat berbahaya,” ujarnya.

BACA JUGA:Kalah dari Barcelona, Real Madrid Pecat Xabi Alonso

Lebih lanjut, Hardizal meminta agar APH segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak pelaksana pembangunan Kantor Camat Sungai Penuh guna memastikan tidak adanya pelanggaran dalam proses pengerjaan proyek tersebut.

“Kita minta kepada aparat penegak hukum agar segera dilakukan pemeriksaan, karena kita khawatir jika pembangunan ini tetap dilanjutkan akan membahayakan,” tegas Hardizal yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Sungai Penuh.

BACA JUGA:Pengangkatan Sumpah MPPP dan MPPW, Dirjen PHPT Kementerian ATR/BPN: Peran PPAT Krusial untuk Kualitas Layanan

DPRD berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat bersikap tegas demi keselamatan serta penggunaan anggaran negara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu Dinas PUPR Sungai Penuh dan Camat Sungai Penuh dikonfirmasi belum memberikan tanggapan.(Hdp)

Sumber: