Tingkatkan Produktivitas Kebun Sawit, Peremajaan Sawit Rakyat Bakal Disederhanakan
Ilustrasi buah kelapa sawit-dok holding perkebunan-
NUSA DUA, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi guna mempercepat program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), sebagai salah satu upaya meningkatkan produktivitas komoditas perkebunan tersebut.
Plt Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Abdul Roni Angkat menyampaikan, saat ini produksi minyak sawit mentah (CPO) sebesar 48,12 juta ton naik dari 2024 sebesar 47,47 juta ton.
BACA JUGA:BBM Pertamax Turbo dan Pertamax RON 92 di Sebagian SPBU Kota Jambi Selalu Kosong, Ada Apa?
"Apabila Kebun Sawit Rakyat (PR) tidak dilakukan peremajaan dan/atau intensifikasi maka mulai tahun 2025 akan terjadi penurunan produksi hingga tahun 2045," ujar dia dalam ajang 21st Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) dan 2026 Price Outlook di Nusa Dua, Bali, Kamis dikutip dari Antara.
Penurunan produksi tersebut, lanjutnya, diproyeksikan produksi CPO hanya sebesar 44,34 juta ton dengan produktivitas sebesar 3,1 ton/Ha/Tahun
Oleh karena itu, Abdul Roni menyatakan, dalam upaya meningkatkan produktivitas, pemerintah mempercepat Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan reformasi regulasi besar-besaran.
BACA JUGA:Kelapa Sawit Mitra Plasma Riau Juga Turun, Perkilo Rp3.469, Ini Daftar Harga TBS 12-18 November 2025
Dia mencontohkan reformasi regulasi tersebut seperti penyederhanaan persyaratan dari 14 syarat menjadi 2 syarat, verifikasi dipangkas dari tiga tahap menjadi satu tahap, integrasi proses melalui sistem digital nasional.
"Penyederhanaan PSR merupakan langkah nyata memudahkan pekebun dan mempercepat peremajaan,” katanya.
Dikatakannya, industri sawit nasional kini mencakup 16,38 juta hektare, dengan 42 persen dikelola oleh pekebun rakyat. Industri ini menyerap 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung.
BACA JUGA:Program Biodiesel Sebagai Strategi Ketahanan Energi dan Stabilisasi Industri Sawit Nasional
Seiring meningkatnya kebutuhan domestik untuk minyak goreng dan biodiesel, menurut dia, pemerintah mendorong hilirisasi sawit melalui pembangunan fasilitas biodiesel, DMO minyak goreng, margarin, bio propylene glycol, serta unit pengolahan inti di berbagai provinsi seperti Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan.
"Program hilirisasi diproyeksikan menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru dan meningkatkan kontribusi sawit terhadap PDB nasional," katanya. (*)
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:



