DISWAY BARU

Soal Kuota Haji Indonesia Tahun 2026, BP Haji: Arab Saudi Belum Menetapkan

 Soal Kuota Haji Indonesia Tahun 2026, BP Haji: Arab Saudi Belum Menetapkan

Suasana haji 2025-Media Center Haji 2025-

MAKKAH, JAMBIEKSPRES.CO.ID- Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf menyatakan bahwa Pemerintah Arab Saudi belum menetapkan besaran kuota Haji tahun 2026 untuk jamaah Indonesia.

"Kuota haji Indonesia untuk tahun depan belum ditentukan. Biasanya, angka kuota langsung diberikan setelah musim haji selesai," ujar Gus Irfan di Jeddah, Selasa dikutip dari Antara.

BACA JUGA:BBM Pertalite Turun, Bukan Rp10.000/Liter, Harga Aslinya Menjadi Segini Berlaku Rabu 11 Juni 2025

Pernyataan itu disampaikan Gus Irfan saat menggelar pertemuan dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi pada Selasa di Jeddah, membahas evaluasi penyelenggaraan haji tahun ini serta kick-off persiapan musim haji 2026.

Dalam pertemuan itu dibahas sejumlah isu strategis, termasuk ketidakpastian kuota haji Indonesia untuk tahun depan.

BACA JUGA:Warga Surabaya Bahagia! BBM SurabayaTurun Rp860/Liter, Ini Harga Baru Pertamax-Pertalite 12 Juni 2025

Hingga kini, Kementerian Haji Arab Saudi belum menetapkan kuota resmi bagi Indonesia, menyusul beberapa situasi yang terjadi pada musim haji 2025.

Bahkan, terdapat wacana pengurangan kuota hingga 50 persen hasil dari evaluasi penyelenggaraan tahun ini. Kendati demikian, hal tersebut masih sebatas wacana dan akan didiskusikan lebih lanjut.

"Ada wacana pengurangan kuota hingga 50 persen oleh pihak Saudi. Saat ini kami sedang melakukan negosiasi, karena manajemen haji untuk tahun depan akan beralih dari Kementerian Agama ke BP Haji, dan akan ada sistem manajemen baru yang kami sampaikan," kata dia.

BACA JUGA:Progres Jalan Tol Semarang-Demak Sudah 64 Persen, Terapkan Teknologi Sosrobahu

Pemerintah Arab Saudi juga mendorong pembentukan task force bersama Indonesia untuk mempersiapkan haji 2026. Kolaborasi ini ditujukan untuk memastikan akurasi data jamaah, terutama terkait aspek kesehatan (istithaah), penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga tenda di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Dalam diskusi tersebut, Pemerintah Arab Saudi menyoroti kurangnya transparansi data kesehatan jamaah. Salah satunya, ada yang meninggal saat masih di pesawat.

BACA JUGA:PalmCo Siap Akselerasi 1.600 Ha PSR di Aceh, Petani: Seperti Air di Gurun Pasir

Selain itu, Saudi akan menerapkan sejumlah kebijakan baru, di antaranya pembatasan jumlah syarikah (perusahaan penyelenggara layanan haji) maksimal dua perusahaan, pengetatan standar kesehatan jamaah, pengawasan standar hotel, porsi makanan, hingga jumlah kasur per orang.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: